ali sadikin judi
/

Kebijakan Kontroversial Pelegalan Judi oleh Ali Sadikin

6 mins read
Start
/
6 mins read

Ali Sadikin merupakan salah satu gubernur yang dicatat dalam sejarah. Namanya cukup gemilang dalam membangun DKI Jakarta. Dari berbagai pencapaiannya, kebijakan yang disusun pun cukup kontroversial dan mencengangkan. Salah satunya adalah pelegalan judi.

Ali Sadikin dan judi seolah menjadi catatan sejarah Indonesia yang dikenang hingga kini.

Masa pemerintahan Ali Sadikin sebagai gubernur DKI Jakarta pada kurun waktu 1966-1977 ini memperlihatkan banyak perubahan. Wajah ibukota yang kumuh dan identik dengan lokasi kemiskinan kemudian disulap olehnya. Bahkan dalam dua tahun pertama kepemimpinannya, ia mempercantik Jakarta.

Keberhasilannya tentu juga didasarkan pada usahanya, salah satunya adalah upaya menambah anggaran. Penyusunan APBN nya dinilai baik sehingga mampu mendongkrak perekonomian.

Kebijakan yang paling kontroversial dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui judi. Pajak judi yang dihasilkan menurut Ali Sadikin akan mampu mendorong pendapatan daerahnya naik. Tentu saja banyak pihak yang pro dan kontra.

Sebarapa jauh Ali Sadikin melibatkan judi di dalam pembangunan Jakarta? Yuk simak ulasan berikut ini.

Aksi Ali Sadikin untuk Pelegalan Judi di Ibukota

Ali Sadikin menjadi gubernur yang banyak mengeluarkan kebijakan nekat. Salah satunya adalah memperbolehkan judi. Harapannya adalah akan ada pajak judi yang bisa ditarik sebagai pendapatan daerah.

Kebijakan ini awalnya muncul karena keresahannya tentang judi liar. Judi liar banyak ditemukan di sudut Jakarta. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran akan masalah sosial yang terjadi. Selain itu, dengan perjudian liar, banyak bandar judi yang tidak membayar pajak.

Bukan menjadi rahasia umum pula jika banyak orang yang sengaja ke Makau untuk berjudi. Ali Sadikin melihat ini sebagai kritik pada pemerintahan secara tidak langsung.

Ia menganggap daripada uangnya digunakan untuk berjudi ke luar negeri, kenapa tidak membuka perjudian di dalam negeri saja. Tentu saja keuntungan akan didapat oleh negara. Pajak dari hasil judi dapat digunakan untuk proses pembangunan.

Beberapa jenis judi yang dilegalkan oleh Ali Sadikin adalah lotto hingga hwa-hwe. Baginya, dengan melegalkan judi bukan berarti mendorong masyarakat untuk berjudi. Pelegalan ini hanya bertujuan untuk menertibkan judi ilegal yang selama ini berkembang.

Ali Sadikin juga menegaskan bahwa judi yang ada di Jakarta hanya diikuti oleh kelompok tertentu. Sehingga bagi masyarakat miskin tentu tidak disarankan untuk berjudi.

Pendapatan yang didapatkan dari adanya pajak judi ini hingga menyentuh angka Rp 600 juta di awal kebijakan ini berlaku. Tentu saja ini melebihi pendapatan daerah dari sumber lainnya.

Hasil pajak judi ini secara terang-terangan masuk ke dalam APBD DKI Jakarta yang diawasi oleh DPRD. Keuntungan ini digunakan sebagai dana pembangunan ibukota. Maka setelah pajak ini memberikan banyak pendapatan, Jakarta berbenah di berbagai hal.

Pelegalan Togel oleh Ali Sadikin Membuat Jakarta Makin Cantik

Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa selama masa pemerintahan Ali Sadikin pembangunan di ibukota Jakarta sangat pesat. Tak tanggung-tanggung, ia merenovasi banyak tempat selama masa pemerintahannya.

Tentu saja ini berkaitan dengan caranya meningkatkan APBD. Pemasukan terbesar kala itu berasal dari pajak judi yang menimbulkan kontroversi. Pelegalan judi baginya adalah cara untuk melakukan penertiban.

Ali Sadikin melegalkan permainan perjudian atau yang dikenal sebagai Nalo (Nasional Lotre). Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap daerahnya sendiri.

Ali Sadikin bahkan berhasil meningkatkan jumlah APBD DKI Jakarta dari Rp1.169.273.293 di tahun 1966/1967 menjadi angka Rp89.516.580.000 pada tahun 1977/1978. Artinya Ali Sadikin meningkatkan APDB hingga 77 kali lipat.

Dengan anggaran sebegitu banyak, pembangunan di Jakarta terus mengalami perkembangan signifikan. Beberapa pembangunan yang dilakukannya patut diacungi jempol.

Bagian dari DKI Jakarta yang dibangun olehnya antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol. Selain itu ada pula Taman Ria Monas, dan Taman Ria Remaja. Ia bahkan melakukan pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet.

Pro dan Kontra Kebijakan Pelegalan Judi Ali Sadikin

Banyak organisasi masyarakat yang memprotes Ali Sadikin atas kebijakannya ini. Bahkan di tahun 1973, organisasi bernama Generasi Muda memberikan dukungan pada Kopkamtib untuk memberantas judi.

Akibatnya, kelompok yang memprotes semakin banyak. Ali Sadikin kesal dengan aksi protes ini kemudian ia menantang kelompok tersebut untuk membuat kebijakan dengan hasil bermiliar rupiah.

Banyaknya aksi protes tentang kebijakan ini, kemudian Ali Sadikin menghentikan pelegalan judi. Pajak judi kemudian hilang dari APBD DKI Jakarta. Hal yang paling terasa setelah kebijakan ini berhenti adalah berkurangnya pemasukan daerah.

Anggaran DKI Jakarta mengalami penurunan bahkan hingga miliaran rupiah. APBD yang sebelumnya bisa menyentuh angka puluhan miliar pun harus dipangkas. Maka untuk menutupi kekurangan anggaran, Ali Sadikin meningkatkan pajak daerah lainnya.

Baca juga: Polemik Kebijakan Pelegalan Judi Indonesia dari Masa ke Masa

Meski demikian, anggaran yang ada tidak mampu ditutup dengan baik. Ali Sadikin kemudian berhenti dari masa jabatannya di tahun 1977 dengan kebijakan-kebijakna kontroversialnya. Dengan kebijakan tersebut, tetapi ia mampu membangun Jakarta dengan baik.

Previous Story

Perkembangan Judi di Indonesia pada Masa Kolonial

Next Story

Pelegalan Judi Porkas sebagai Kebijakan Pemerintahan Soeharto

Latest from Pengetahuan