pelegalan judi togel

Polemik Kebijakan Pelegalan Judi Togel di Indonesia dari Masa ke Masa

Judi di Indonesia dilarang pemerintah melalui UU yang mengatur tentang penertiban judi. Pelegalan judi togel di Indonesia tentu saja akan menyebabkan pro dan kontra. Meski demikian, sejarah pernah mencatat bahwa di pemerintahan yang sudah berlalu, kebijakan ini diterapkan.

Kebijakan mengenai pelegalan judi beberapa kali diterapkan, baik secara implisit maupun eksplisit. Tak jarang menimbulkan reaksi di masyarakat. Reaksi ini tentu saja muncul karena judi adalah barang terlarang.

Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari bermain judi. Judi menyimpan banyak hal negatif, hingga menyebabkan masalah sosial. Judi sendiri adalah sebuah bentuk penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan nilai hidup masyarakat.

Di beberapa negara, kebijakan pelegalan judi togel sudah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menunjang pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak dari judi terbilang besar dan bisa untuk proses pembangunan. Apalagi saat ini, internet telah memungkinkan orang bermain judi secara online. Tidak sulit untuk mencari ratusan daftar judi togel online yang beroperasi secara ilegal.

Meski demikian, banyak juga negara yang menentang adanya judi. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi pemain judi. Pemain judi kemudian banyak yang melakukan permainan ini di negara lain atau secara diam-diam.

Sementara di Indonesia, judi ilegal menjadi barang yang bukan menjadi rahasia umum lagi. Bentuk judi yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah togel meskipun tidak ada pelegalan di dalamnya. Maka banyak juga kasus penyidukan pemain togel oleh kepolisian.

Jauh sebelum itu, judi pernah dilegalkan oleh pemerintah. Judi mendapat payung hukum resmi dan dilindungi oleh badan otoritas. Sejauh mana kebijakan pelegalan judi togel ini di Indonesia di masa lalu?

Kebijakan Pajak Judi Togel yang Ilegal oleh VOC

VOC menguasai ekonomi Indonesia sejak 1602. Bahkan pemerintahan Belanda tidak memiliki kekuasaan sebesar organisasi miliknya ini. Selama masa penjajahan kolonial, VOC menjadi pengatur ekonomi di Indonesia.

VOC memiliki tugas untuk menghimpun dana dari Indonesia untuk kebutuhan pemerintahan Belanda. Maka dengan tak tanggung-tanggung, mereka memberlakukan pajak di semua sektor.

Salah satu yang dikenai pajak adalah judi. Pada saat itu, judi di Batavia dilegalkan oleh VOC. Tentu saja tujuannya adalah untuk penarikan pajak. Pajak ini dikenakan untuk pemain judi yang bermain di rumah judi.

Kebijakan pelegalan judi ini kemudian membuat rumah judi berdiri. Rumah judi yang paling terkenal berada di Kota Batavia. Dikelola oleh kapitan dari Tionghoa bernama Souw Beng Kong.

Peminat judi pada masa itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis Tionghoa. Hal ini karena sesuai dengan budayanya di tanah kelahirannya. Budaya ini kemudian dikenalkan pada pribumi. Akibatnya pribumi pun mulai kecanduan judi. Banyak buruh dan kuli yang datang ke rumah judi untuk bertaruh.

Melihat kesempatan ini, JP Coen selaku gubernur jenderal VOC menerbitkan kebijakan pelegalan judi dan menarik pajak atasnya. VOC juga memberikan 20 persen pajaknya untuk kapitan pengelola rumah judi sebagai ganti upah. Sementara sisanya, masuk ke kas VOC.

Selain itu, beberapa kasus judi lainnya banyak juga ditemukan di pelosok-pelosok. Di perkebunan Deli, Serdang, judi menjadi alat hiburan bagi kuli perkebunan di sana. Kebijakan ini diatur oleh mandor kebun atau kolonial untuk pelegalan judi.

Baca juga: Perkembangan Judi di Indonesia pada Masa Kolonial

Dengan adanya judi di ranah perkebunan, membuat kuli ini seringkali mengalami kebangkrutan. Kebijakan pelegalan judi di masa itu tentunya menguntungkan bagi pihak kolonial. Sehingga masyarakat lah yang mengalami kerugian.

Kebijakan Pelegalan Judi Porkas di Era Soeharto

Kupon SDSB (sumber: PepNews.com)

Musim pemerintahan Soeharto memang menyimpan banyak kontroversi. Presiden yang dikenal paling ‘keras’ dan memimpin paling lama ini seringkali menerbitkan kebijakan yang kontroversial.

Salah satu kebijakan yang cukup menyorot perhatian adalah pelegalan judi porkas. Judi jenis ini adalah judi yang menggunakan pertandingan olahraga, khususnya sepak bola. Pada masa pemerintahan Soeharto, porkas dilegalkan untuk menambah dana sosial dan olahraga.

Pemerintah bahkan melakukan penelitian ke Inggris untuk jenis judi ini. Di sana, undian jenis ini sudah legal sehingga pemerintah ingin mengadopsi.

Judi jenis ini hampir sama dengan togel. Pemain judi melakukan tebakan pada tim mana yang sedang bertanding. Tebakan yang diberikan adalah berupa menang-seri-kalah. Pemain tidak perlu menebak skor pertandingan.

Pembelian kupon porkas dilakukan di loket resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kegiatan ini diawasi secara resmi dan legal. Perjudian jenis ini pun menjangkau hingga ke pusat kota atau kabupaten saja.

Banyak pihak yang memprotes adanya kebijakan ini. Pemerintah berdalih bahwa porkas bukanlah judi, tetapi undian. Untuk meredam polemik ini, pemerintah kemudian mengganti nama porkas menjadi KSOB atau kupon sumbangan olahraga berhadiah.

Dalam perkembangannya, KSOB atau kupon sumbangan olahraga berhadiah memiliki sistematika yang semakin mirip dengan judi bola atau agen sbobet. Tebakan yang dilakukan bukan hanya menang kalah saja, tetapi juga menebak skor yang ada.

Keuntungan yang diperoleh selama porkas atau KSOB ini mencapai lebih dari Rp 900 miliar. Jumlah ini tentu saja sangat besar dan mampu menyokong banyak aspek kehidupan pemerintahan saat itu.

Setelah berjalan cukup lama, kebijakan pelegalan judi ini semakin banyak yang menolak. Berbagai organisasi masyarakat menentang dan memaksa pemerintah menghapusnya. Lewat berbagai aksi, gerakan anti judi mendesak agar porkas dihapus.

Baca juga: Pelegalan Judi Porkas sebagai Kebijakan Pemerintahan Soeharto

Pada akhirnya di tahun 1993, kebijakan pelegalan judi porkas ini dihentikan oleh pemerintah. Sehingga judi menjadi barang yang ilegal lagi untuk dimainkan.

Judi SDSB sebagai Kebijakan Pelegalan Judi Togel di Orde Baru

Permainan judi sejak zaman dahulu adalah hal yang ditentang. Baik itu berupa judi konvensional maupun judi online. Presiden Soekarno juga memberikan instruksi untuk menghapus judi dari Indonesia. Tetapi, di tahun 1960-an, Indonesia membutuhkan dana untuk kepentingan sosial.

Pemerintah kemudian mendirikan badan yayasan rehabilitasi sosial. Salah satu programnya adalah kupon undian berhadiah. Undian ini hampir sama dengan lotere. Pemain yang akan bermain harus membeli kupon. Kemudian di akhir bulan akan dilakukan pengacakan nomer untuk menentukan pemenangnya.

Harga kupon undian ini adalah Rp 10.000 hingga Rp 500.000 tergantung jenis hadiah yang ditawarkan. Undian berhadiah ini banyak diminati, bahkan hingga pelosok dan menjangkau kelompok bawah.

Tentu saja kegiatan ini ditentang beberapa pihak. Nilai yang ada di dalamnya sama dengan judi dan bermuatan negatif. Sehingga undian berhadiah ini dihentikan. Konsep ini hampir sama dengan togel, sehingga secara tidak langsung pelegalan judi togel pun diresmikan.

Pada tahun 1978, melalui badan usaha undian harapan kebijakan serupa muncul lagi. Program yang diusung adalah SDSB atau sumbangan dermawan sosial berhadiah. Dengan menggunakan istilah sumbangan dermawan, kegiatan judi menjadi lebih terselebung.

Secara tidak langsung, pelegalan kebijakan judi di masa ini terlihat cukup masif. SDSB kemudian digemari banyak kelompok hingga ke masyarakat kelas bawah. Harga kupon yang dijual terbilang lebih murah daripada undian berhadiah yang dilakukan yayasan rehabilitasi sosial.

SDSB dapat dibeli dengan harga Rp 1.000 untuk kartu jenis B dan Rp 5.000 untuk kartu jenis A. Dengan harga yang terjangkau, tentu saja semua lapisan masyarakat bisa menikmatinya untuk membeli.  

baca juga: Pelegalan Togel di Era Soeharto dengan Kebijakan SDSB

Setelah berjalan beberapa tahun, SDSB banyak ditolak oleh berbagai kalangan. Tentu saja karena SDSB merupakan judi terselubung yang dilegalkan oleh pemerintah. SDSB kemudian dihentikan. Selain karena adanya aksi protes, beberapa kecurangan yang terjadi membuat SDSB tidak murni lagi.

Kebijakan Pelegalan Judi Togel di Jakarta

Gubernur Ali Sadikin adalah salah seorang gubernur yang visioner. Ia adalah sosok yang tegas dalam memimpin. Dengan karakter kerasnya, ia seringkali memunculkan kebijakan yang kontroversial.

Beberapa kali ia menerima kritik sebab kebijakannya yang tidak masuk akal. Salah satu yang cukup menggemparkan Indonesia saat itu adalah pelegalan judi. Pelegalan judi di Jakarta membuat banyak orang bereaksi.

Tujuan Ali Sadikin melegalkan judi adalah untuk menertibkan judi ilegal yang selama ini beroperasi secara diam-diam. Baginya, bandar judi liar ini terlalu mendapat keuntungan jika tidak diatur dalam peraturan.

Sehingga, dengan otoritasnya sebagai gubernur, pelegalan judi dilakukan di Jakarta. Pelegalan judi yang dilakukan olehnya bukan berarti menyuruh masyarakat untuk berjud. Kebijakan ini disusun agar ada pemasukan daerah berupa pajak.

Pajak judi yang ditarik dari pemain dan bandar judi menjadi tambahan anggaran bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. APBD di masa pemerintahan Ali Sadikin cukup mengalami kenaikan drastis setelah pelegalan judi ini.

Dengan ide yang dianggap gila ini, banyak kelompok yang meminta Ali Sadikin untuk menghentikannya. Tetapi, dengan karakternya yang teguh, Ali Sadikin bersikukuh untuk tetap menjalankan kebijakan ini.

Baca juga: Kebijakan Kontroversial Pelegalan Judi oleh Ali Sadikin

Kebijakan pelegalan judi ini pun berlangsung cukup lama. Dengan adanya kebijakan pajak dari judi, membuat pembangunan di Jakarta dapat berjalan dengan cepat. Mendekati akhir masa jabatannya, kebijakan pelegalan judi ini dihentikan.

Alasannya adalah semakin banyak organisasi masyarakat yang menentang. Aksi protes dan demonstrasi menuntut agar judi ditutup di Jakarta. Setelah kebijakan ini berhenti, anggaran daerah dari uang pajak judi langsung menurun drastis.

Kebijakan Pembangunan Ibukota dengan Pelegalan Pajak Judi

Hasil Pembangunan di DKI Jakarta (sumber: wartaekonomi.com)

Pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin sangat meningkat drastis. Peningkatan pendapatan ini tentu saja berkat adanya pajak judi.

Pelegalan judi togel yang dilakukan oleh Ali Sadikin membuatnya bisa menertibkan berbagai judi ilegal dan menarik pajak atasnya. Pajak ini yang kemudian menjadi penyumbang besar dalam APBD. Dengan anggaran yang besar, ibukota mulai berbenah dengan mudah.

Pembangunan di masa pemerintahan Ali Sadikin berlangsung sangat cepat. Ia melakukan banyak pembangunan bangunan vital dan ikonik. Sebut saja Taman Ismail Marzuki yang terkenal itu. Pembangunannya dilakukan olehnya agar warga DKI Jakarta memiliki wadah untuk melakukan kegiatan seni.

Bangunan lain seperti Taman Impian Jaya Ancol juag dibangun pada masa pemerintahannya. Kawasan wisata yang sangat ikonik ini tentu saja dibangun dengan uang hasil pajak judi.

Pelegalan judi yang berlaku di masa itu juga mendorong pemerintah bisa mempercepat pembangunan seperti dalam master plan. Pembangunan Jakarta saat itu sangat gencar dilakukan dalam rangka menata kembali wajah Jakarta sebagai ibukota.

DKI Jakarta sebagai ibukota sebelum dipegang oleh Ali Sadikin sangatlah jauh dari citra ibukota. Dengan dipilihnya Ali Sadikin untuk membenahi Jakarta oleh Soekarno, tentunya merupakan pilihan yang tepat. Meskipun kontroversial, ia membuktikan pada dunia bahwa Jakarta bisa menjadi cantik dan pembangunannya berjalan cepat.

Selain dari berbagai bangunan, pembangunan yang dilakukan oleh Ali Sadikin dalam masa pemerintahannya juga mencakup hal sosial. Pembangunan ekonomi, sosial, budaya juga tak luput dari pandangannya.

Baca juga: Pesatnya Pembangunan Jakarta dengan Anggaran Pajak Judi

Berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. Beberapa sektor ekonomi juga mengalami peningkatan setelah dilakukan perbaikan olehnya. Secara budaya, Ali Sadikin mengembangkan banyak sekali wahana budaya yang bisa menjadi tempat bagi masyarakatnya berekspresi.

Kebijakan pelegalan judi pada masa Ali Sadikin mampu memperlihatkan betapa ia bijak dalam mengatur anggaran. Pembagian anggaran untuk pembangunan baginya sangat penting dan utama.

Tak Taat Kebijakan Pelarangan Pelegalan Togel, Kasino Judi Ini Digerebek

Saat ini, kebijakan pelegalan judi sudah tidak ada. Judi menjadi barang yang dilarang dalam bentuk apapun. Dalam undang-undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban judi, judi adalah kegiatan yang tidak diperkenankan dan akan mendapat hukuman bagi siapa saja yang memainkannya.

Dengan aturan tegas, sayangnya masih banyak masyarakat yang terlibat di dalam permainan judi. Judi saat ini banyak dimainkan secara sembunyi-sembunyi. Pada akhir tahun 2019 lalu, kasino mewah di sebuah apartemen berhasil diamankan oleh polisi.

Kasino judi ini menggunakan apartemen yang ada di Jakarta Utara. Pihak yang terlibat di dalamnya pun tidak sedikit. Dengan omzet menyentuh Rp 700 juta, kasino ini memiliki banyak peminat judi.

Padahal undang-undang sudah memberikan ancaman hukuman berupa penjara dan denda, tetapi banyak yang masih tidak taat. Di beberapa kasus, justru perjudian ilegal ini dilindungi oleh pihak kepolisian setelah melakukan suap. Hal ini sangat disayangkan mengingat judi sangat dilarang di Indonesia.

Di luar kasino judi, judi jenis lain seperti togel dan sabung ayam masih digemari masyarakat secara diam-diam. Berbagai jenis razia juga dilakukan oleh pihak berwajib untuk menangkap bandar judi maupun pemain judi ini.

Di Tasikmalaya, beberapa warga ditangkap saat bermain togel. Mereka tergiur oleh hadiah yang ditawarkan oleh bandar togel. Yang lebih parah lagi adalah uang yang dijadikan taruhan adalah uang dana sosial yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 ini.

Baca juga: Penggerebekan Kasino Judi Mewah Tersembunyi di Jakarta

Banyaknya orang yang kecaduan dan berminat di judi ini membuat budaya judi sulit untuk diberantas. Maka perlu edukasi kepada masyarakat agar sadar dan tidak mendekati judi jenis apapun. Pelegalan judi togel dan jenis lainnya masih dilarang sehingga hal ini tidak boleh dilanggar.

Raja Judi Togel Indonesia Menyumbang Hadiahnya untuk Medis

Hampir semua pemain judi tidak ada yang berhasil dan menjadi sukses. Pemain judi biasanya akan mengalami kebangkrutan dan kehilangan banyak uang. Tetapi, hal berbeda dialami oleh laki-laki asal Medan, Sumatera Utara ini.

John Juanda adalah seorang pemain judi yang dijuluki sebagai raja judi Indonesia. Ia beberapa kali memenangkan pertandingan judi poker di luar negeri. Awal mula ia mengenal judi adalah ketika kuliah di luar negeri.

Ia mengikuti berbagai kompetisi judi di luar negeri, yaitu Amerika. Di sana juga ia berlatih dan mengenal strategi dalam bermain poker.

Kemenangan berkali-kalinya membuanya ia berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp 28 miliar. Hasil ini tentunya sangat fantastis bagi pecandu judi. Dengan jumlah uang yang sangat banyak, ia percaya bahwa mampu menang karena kehendak Tuhan.

Atas dasar itu, kemudian ia memiliki niat mulia untuk menyumbangkan uang hasil taruhannya sebagai tindakan amal. Ia berencana untuk menyumbangka uang hadiah judi kepada dunia kesehatan.

Baca juga: Kisah Raja Judi Indonesia Sumbangkan Hadiah untuk Medis

Niat mulianya ini tentu mendapat apresiasi yang tinggi dari banyak pihak. Tetapi, tak jarang juga yang tidak suka dengan tindakannya ini.

Bagaimanapun tindakan perjudian adalah tindakan yang terlarang karena tidak ada kebijakan pelegalan judi di Indonesia. Lebih baik mengisi kegiatan dengan hal yang berguna lainnya.

Semoga bermanfaat.

Sumber: