Judi di Indonesia merupakan sesuatu hal yang dilarang. Ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai hidup yang berlaku di masyarakat. Tapi, bagaimana jika pajak judi dijadikan anggaran untuk proses pembangunan Jakarta? Bahkan tak tanggung-tanggung, pajaknya merupakan hasil dari pelegalan judi.
Di beberapa negara, pelegalan judi diperbolehkan karena dapat menambah anggaran pendapatan negara. Misalkan di Hongkong, kehidupan judi di sana bukan menjadi barang asing. Tentu saja pajak yang ditarik dari adanya judi ini menjadi pendapatan besar.
Pendapatan daerah suatu kota atau provinsi biasanya mengacu pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Maka ketika pajak judi masuk ke dalamnya, cukup menimbulkan kontroversi.
Hal ini pernah terjadi di Indonesia. Dalam pemerintahan pusat maupun daerah, kebijakan pelegalan judi pernah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memupuk pendapatan yang masuk ke anggaran.
Pada masa pemerintahan Soeharto, judi terselubung ini muncul dalam undian dan sumbangan berhadiah. Keuntungannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan olahraga.
Sementara di daerah, salah satu daerah yang pernah melegalkan judi adalah DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Ali Sadikin (1966-1977), judi diperbolehkan. Pajak judi yang ditarik dari pelegalan ini tentunya sangat besar dan mampu mendongkrak anggaran daerah.
Kasino Melancarkan Pembangunan Ibukota Jakarta
Sejarah telah mencatat bagaimana reputasi Ali Sadikin selama memimpin DKI Jakarta. Banyak sekali kebijakan kontroversialnya yang muncul selama menjadi gubernur. Beberapa kebijakan tersebut adalah pelegalan judi dan pelegalan prostitusi.
Pelegalan judi di Jakarta digunakan untuk menertibkan judi ilegal yang dilakukan oleh bandar judi liar. Melihat banyaknya judi yang beredar secara sembunyi, maka Ali Sadikin melegalkan judi agar lebih tertata.
Tujuan lainnya dari pelegalan judi adalah untuk menarik pajak judi darinya. Pajak ini mampu mengangkat anggaran daerah DKI Jakarta hingga lebih dari 70 kali lipat. Jumlah yang tidak sedikit ini tentu menjadi momentum untuk membangun Jakarta.
Sebelum dipilih menjadi gubernur, Ali Sadikin adalah seorang menteri. Atas perintah Soekarno yang menginginkan pemimpin untuk Jakarta, ia mengangkat Ali. Tujuannya jelas untuk menata Jakarta karena karakter Ali Sadikin yang cocok.
Ali Sadikin kemudian memutar otak bagaimana mendapatkan dana yang besar. Lewat kebijakannya menarik pajak dari judi, pembangunan di Jakarta bisa berlangsung dengan cepat. Berbagai bangunan bersejarah mampu diatasi olehnya.
Sebut saja pembangunan Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol. Ketiganya dibangun dengan sukses pada masa pemerintahannya. Dengan usahanya yang maksimal, wajah Jakarta menjadi baru.
Dalam kurun waktu dua tahun saja, Ali Sadikin bisa mengubah beberapa kawasan kumuh menjadi lebih baik. Maka tak mengherankan jika banyak kota lain tertinggal dalam hal pembangunan daerah.
Tentu saja pembangunan di Jakarta saat itu masih berpedoman pada Pengesahan Rencana Induk (master plan) DKI Jakarta 1965-1985. Dokumen ini merupakan panduan pokok untuk membangun Jakarta. Dengan anggaran yang meningkat drastis, rancangan ini bisa berjalan lancar.
Pembangunan SDM Jakarta dengan Pajak Pelegalan Judi
Pembangunan yang dilakukan oleh Ali Sadikin tentu saja menyeluruh. Ia tidak hanya membangun pada fisiknya saja, tetapi juga bagaimana kualitas sumber daya manusianya lebih baik. Pembangunan dalam konteks sosial berarti meningkatkan taraf hidup manusia menjadi lebih baik lagi.
Dengan anggaran daerah yang naik akibat pajak judi, tentu saja alokasinya menjadi lebih luas. Cakupan pembangunan sosial bisa terjangkau sehingga akan menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Meski pembangunan fisik paling ditonjolkan dan bisa dilihat dengan mudah, pembangunan sosial juga tak luput dari perhatian Ali Sadikin. Ia harus membenahi Jakarta dari berbagai sisi.
Dalam sektor perekonomian, Ali Sadikin mampu mengembangkan ekonomi lebih baik. Sektor usaha yang dikembangkan antara lain perdagangan, industri, dan juga jasa pertanian. Dengan upayanya meningkatkan berbagai sektor usaha, mampu menyumbang pendapatan daerah. Pendapatan domestik regional yang diterima oleh pemerintah setelah dipimpin oleh Ali Sadikin bisa memenuhi 70 persennya.
Di bidang pendidikan, Ali Sadikin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Secara sarana dan prasarana, tentu saja akan dipenuhi. Semua jenjang dari SD, SMP, SMA harus mendapat kualitas pendidikan yang baik.
Meski kebijakannya mengundang polemik tentang pajak judi, Ali Sadikin tetap memperhatikan moral warganya. Melalui kebijakannya, diadakan pembinaan keagamaan sebagai dasar mewujudkan masyarakat yang bermoral.
Daerah Lain yang Mengaca pada Jakarta dari Pajak Judi
Pajak judi yang dinilai banyak menimbulkan permasalahan ini nyatanya mampu meningkatkan anggaran DKI Jakarta dalam pembangunan daerah. Meski tidak lazim, Ali Sadikin bijak dalam menentukan arah kebijakannya.
Hal ini kemudian menginspirasi daerah lain untuk menirukan hal serupa. Persiapan PON ke VII di tahun 1969 tentu memerlukan banyak dana. Setelah dihentikan selama empat tahun, PON digelar di Surabaya.
Pemerintah Surabaya kebingungan mencari dana, mengingat tahun itu sedang terjadi kesulitan ekonomi. Acub Zainal kemudian mengusulkan untuk menggalang dana dengan cara Lotto atau lotere totalisator. Pembangunan dengan pajak judi di Jakarta kemudian ditiru di Surabaya.
Baca juga: Polemik Kebijakan Pelegalan Judi Indonesia dari Masa ke Masa
Lotto PON ini pun berhasil mendulang dana untuk pelaksanaan PON VII. Sehingga acara tersebut sukses digelar pada 26 Agustus-6 September 1969 lalu.
Pembangunan Jakarta dengan pajak judi ini masih menyimpan kontroversi hingga saat ini.